Jaksa Agung Resmi Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

ACEHINSIDE.ID – Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan atau TP4 Pusat dan Daerah resmi dibubarkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Keputusan pembubaran ini tertuang dalam keputusan Kejaksaan Agung Nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019.

“Jadi TP4 sudah tak ada lagi,” kata Burhanuddin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (16/1) sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com. Meski dibubarkan, ia menyatakan pihaknya tetap mendukung program pembangunan di daerah.

Baca juga: Barcelona Jadi Klub Sepak Bola Terkaya di Dunia Tahun 2020

Amanah itu, kata dia, sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. “Kejaksaan diamanahkan untuk turut serta mendukung pengamanan pelaksanaan pembangunan,” kata dia.

Badaruddin menyatakan saat ini kejaksaan memiliki Direktorat Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk melakukan pengamanan strategis. Ia mengklaim direktorat tersebut berbeda dengan tugas dan fungsi yang dilakukan TP4 terdahulu dalam melakukan pengawasan.

“Karena fokus dan selektif dalam menjalankan tupoksinya, dn tak terlibat langsung dalam hal yanh sifatnya teknis. Agar tak terjadi penyimpangan dalam aparatur kejaksaan dalam tugas dan fungsinya,” kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut TP4 Pusat dan Daerah disalahgunakan menjadi alat untuk memeras kepala daerah.”Semangatnya TP4D dibentuk untuk melaksanakan fungsi [pengawasan], [tapi] kemudian alat untuk, kata Presiden, ya memeras,” ujar dia,” kata Masinton.

Baca juga: Subsidi Gas Melon Dicabut, Harga Gas Industri Diturunkan

Sementara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut TP4 dimanfaatkan sejumlah kepala daerah untuk menyamarkan pelanggaran hukum. Pembubaran TP4 ini bermula saat beberapa jaksa yang menjadi anggotanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here