Subsidi Gas Melon Dihentikan

ACEHINSIDE.ID – Subsidi gas melon dicabut. Demikian disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana dikutip dari republika.co.id Penghentiannya ini akan dilakukan pada semester II tahun ini. Dan nantinya, harga elpiji 3 kilogram sesuai dengan harga pasar seperti elpiji 12 kilogram.

“Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan,” ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa (14/1).

Djoko Siswanto menyebutkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait skema penyaluran agar tepat sasaran.

Baca juga: Menteri Keuangan Cairkan Bansos Mulai Januari 2020 Demi Jaga Ekonomi

Dengan subsidi gas melon dicabut, pemerintah ke depannya akan langsung menyalurkan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Djoko mengemukakan beberapa skema yang muncul untuk penyaluran subsidi, yakni dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan.

“Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kilogram langsung terekam. Misal, beli 3 tabung Rp 100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan,” paparnya.

Penyaluran subsidi yang tepat sasaran, menurut dia, akan menghemat anggaran subsidi elpiji hingga 15 persen. “Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal,” ucapnya.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mohammad Hidayat menambahkan elpiji 3 kilogram yang disalurkan ke masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun. “Ke depan, subsidi bukan pada komoditasnya, tapi pada penerima yang berhak, pada orang yang berhak sehingga saving makin besar,” ujarnya.

Jika harga gas melon nantinya akan setara dengan elpiji 12 kilogram, penurunan harga gas industri tengah diupayakan pemerintah. Insturksi penurunan harga gas industri bahkan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi pada awal pekan lalu, memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil salah satu dari tiga opsi penurunan harga gas industri, yang sebelumnya ia sodorkan. Salah satu opsi itu harus diambil paling lama tiga bulan ke depan.

Ketiga opsi tersebut adalah pengurangan atau penghilangan jatah (penerimaan) pemerintah, pemberlakuan jatah kuota untuk industri domestik (domestic market obligation/DMO), dan kebijakan bebas impor untuk industri. Penurunan harga jual gas memang menjadi perhatian presiden sejak lama.

Harga jual gas industri saat ini masir bertengger di angka 9-11 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTU). Padahal menurut Perpres nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas, diputuskan bahwa harga jual gas industri tak boleh lebih dari 6 dolar AS per MMBTU.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita harga gas adalah komponen yang sangat penting bagi industri Tanah Air. Industri dalam negeri sulit bersaing di kawasan selama harga gas elpiji masih tinggi.

“Harga gas merupakan hal sangat penting, supaya harga gas yang sampai pada industri sesuai. Dengan begitu industri bisa mempunyai daya saing tinggi, apalagi dibandingkan industri serupa di kawasannya,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin, (6/3).

Pada hari ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kantor KSP membahas tingginya harga gas industri yang dikeluhkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Moeldoko mengatakan, penurunan harga gas tersebut menjadi perhatian pemerintah karena harga gas selama ini tak kunjung turun.

Baca juga: Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS 2019, Ini Jadwalnya

“Tadi banyak yang kita bahas, pertama sudah menjadi keinginan Presiden bahwa harga gas harus diturunkan,” ujar Moeldoko di KSP, Selasa (14/1).

Penurunan harga gas ini dinilai penting karena berpengaruh terhadap keberlangsungan industri. Gas, kata Moeldoko, merupakan penopang utama agar industri dapat lebih berdaya saing.

“Karena berkaitan dengan keberlangsungan industri, gas sebagai penopang utama untuk industri sehingga kita akan kawal bersama-sama agar kebijakan presiden betul-betul bisa direalisasikan,” jelasnya.