Standar Pelayanan Publik 4 Daerah di Aceh
Foto: istimewa

ACEHINSIDE.ID – Survey Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Aceh pada tahun 2019 menunjukkan 4 daerah masih berada pada zona merah. Demikian disampaikan oleh kepala Ombudsman, Dr. Taqwaddin pada pemaparan hasil survei di Kantor Ombudsman Aceh pada Kamis (23/1) sebagaimana rilis yang dikirim ke redaksi.

Hadir dalam pemaparan hasil survey tersebut antara lain Nazaruddin, Wali Kota Sabang, Tgk. Yusri Wakil Bupati Aceh Jaya, Kamarsyah mewakili dari Pemerintah Aceh Selatan dan beberapa Kepala Dinas dari Kabupaten/Kota lain di Aceh.

Sebagai informasi, tahun 2019 silam Ombudsman melakukan survei kepatuhan ini terhadap 10 daerah di Aceh, yakni Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Jaya, Kota Sabang, Bireuen, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

“Dari 10 tersebut, 4 daerah masih berada pada zona merah, diantaranya Kota Sabang, Gayo Lues, Bireuen, dan Aceh Tenggara. Sedang yang masuk zona kuning adalah Aceh Jaya, Aceh Selatan, dan Nagan Raya” sebut Asisten Ombudsman Perwakilan Aceh, Ayu Parmawati Putri.

Baca juga: Ombudsman Perwakilan Aceh Surati Pemerintah Aceh terkait Pembelian Mobil Dinas Baru

Lebih lanjut Ayu menyampaikan, 3 daerah yang masuk zona hijau adalah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Lhokseumawe dan laporannya telah diserahkan pada November 2019 silam oleh Ombudsman RI di Jakarta.

Berdasarkan catatan Ombudsman, sebut Dr. Taqwaddin, Kabupaten Bireuen saat ini belum memiliki Dinas PTSP. Bahkan untuk pelayanan terpadunya masih berbentuk bidang di Dinas Penanaman Modal, sehingga pelayanannya kurang maksimal.

Atas dasar itu, Ombudsman menyarankan agar pimpinan daerah mempercepat perbaikan dan peningkatan tata kelola pelayanan yang terintegrasi dengan menerapkan azas pendelegasian wewenang sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal.

“Kami berharap seluruh daerah di Aceh masuk dalam zona hijau, bagi daerah yang masuk dalam zona kuning dan zona merah agar memperbaikinya. Sehingga nantinya akan masuk juga ke zona hijau. Selain mengawasi, Ombudsman juga siap mendampingi untuk terciptanya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” kata Dr. Taqwaddin.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk Yusri survey yang dilakukan Ombudsman ini dapat mengetahui kekurangan pemerintah daerah dalam memberikan standar pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Baca juga: Informasi Terbaru Lokasi Ujian CPNS Kemenag 2020

“Kami mengira standar pelayanan di daerah kami sudah memenuhi standar, dengan adanya survey dari Ombudsman kami dapat mengetahui bahwa kita masih ada kekurangan dan kami selaku pemerintah daerah siap memperbaiki demi terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat” kata Tgk. Yusri.

Sementara Wali Kota Sabang, Nazaruddin mengatakan berkomitmen memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Insyaallah kami akan memperbaiki pelayanan di daerah kami, dan saya berkomitmen demi terciptanya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat” kata Nazaruddin.