Seleksi Anggota Komisi Informasi Aceh
Ilustrasi

ACEHINSIDE.ID – Tim Seleksi Anggota Komisi Informasi Aceh (KIA) yang telah terbentuk harus mampu menjaga independensi dan menolak segala intevensi dari pihak manapun. Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Pokja untuk Integritas Rekrutmen KIA, Hafidh, dalam keterangan persnya, Kamis, 2 Juli 2020.

Untuk diketahui, Untuk diketahui, masa bakti komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2016-2020 akan segera berakhir. Merespons hal tersebut, Pemerintah Aceh telah membentuk Panitia Seleksi untuk menjaring calon komisioner baru KIA.

Baca juga: Partai Politik Desak Pemerintah Larang Azan Berpengeras Suara

Panitia Seleksi pada 24 Juni 2020 telah membuat pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota KIA periode 2020-2024. Pengumuman tersebut menandai bahwa tahapan perekrutan calon komisioner KIA periode 2020-2024 telah dimulai.

Menanggapi hal tersebut, Pokja untuk Integritas Rekrutmen Komisi Informasi Aceh yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh dan Flower mengingatkan agar seleksi pemilihan calon komisioner KIA yang baru harus bebas intervensi politik.

Menurut Pokja untuk Integritas Rekrutmen Komisi Informasi Aceh, keberadaan KIA memiliki posisi sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi di Aceh. “KIA memiliki posisi sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi di Aceh,” sebut Hafidh.

Oleh karena itu, lanjut Hafidh, penting untuk melahirkan komisioner KIA memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik untuk diuji kelayakan dan kepatutannya oleh DPRA. Jika Pansel mengabaikan integritas dan kapabilitas kandidat, maka nama-nama kandidat yang diluluskan Pansel kelak akan dipilih oleh DPRA sebagai komisioner yang bermasalah.

“Dengan demikian, Pansel harus bebas dari intervensi politik, jika berharap komisioner KIA ke depan yang berna-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik pula” tegas Hafidh.

Di samping itu Pokja untuk Integritas Rekrutmen Komisi Informasi Aceh berharap, Pansel dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memantau, terlibat aktif pada setiap tahapan seleksi anggota Komisi Informasi Aceh (KIA).

Baca juga: Partai Politik Desak Pemerintah Larang Azan Berpengeras Suara

Menurut Hafidh, hal ini cukup dimungkinkan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa ‘Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan’.

Oleh sebab itu, lanjut Hafidh, Pokja ini akan melakukan rekam jejak para kandidat komisioner. Hasil rekam jejak ini nantinya akan disampaikan kepada Tim Seleksi dan DPRA, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat.

“Kami juga berharap agar publik di Aceh baik secara kelompok maupun perorangan berpartisipasi memberikan masukan kepada Pokja atau langsung ke Tim Seleksi jika menemukan pada diri calon anggota KIA tentang hal-hal yang tidak patut,” ujarnya.

“Misalnya, pelanggaran hukum baik pidana atau perdata, korupsi, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, kasus KDRT, pelecehan seksual, relasi kepentingan dengan pihak-pihak tertentu, serta perilaku negatif lainnya yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik,” pungkas Hafidh.