Pemerintah dan Penegak Hukum harus Tindak Tegas Pelaku Pukat Trawl di Perairan Laut Aceh Utara

0
215
Penegak Hukum harus Tindak Tegas Pelaku Pukat Trawl
Saifuddin, Anggota Komisi II DPRK Aceh Utara

ACEHINSIDE.ID – Pemerintah Aceh Utara dan aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas terhadap pemilik kapal pukat trawl yang beroperasi di perairan laut Aceh Utara. Selain menggangu perekonomian nelayan, juga dapat merusak biota laut.

Demikian pernyataan yang disampaikan Anggota Komisi II DPRK Aceh Utara, Saifuddin menanggapi keresahan yang dialami oleh sejumlah nelayan di perairan laut Aceh Utara akibat beroperasinya kapal trawl.

Baca juga: Bupati Aceh Utara Lantik A Murtala sebagai Sekda Definitif

Lebih lanjut, Saifuddin menegaskan, Pemerintah Aceh Utara dalam hal ini Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Utara harus melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum, dan mengawal proses pengusutannya hingga selesai.

“Pukat trawl ini jangan dibiarkan, selain menghancurkan biota laut juga menimbulkan keresahan para nelayan. Sebagai pemerintah, kalau belum sanggup memberi bantuan kepada para nelayan, ya paling tidak kita harus melindungi sumber mata pencahariannya”, ujar Saifuddin.

Mantan Keuchik Paloh Awe ini menambahkan, pemerintah tidak melarang orang untuk mencari ikan di laut akan tetapi tetap harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai, usaha mencari ikan di laut dapat mengganggu apalagi sampai merusak kehidupan di laut.

Baca juga: DPRA Ingatkan Kekhususan Aceh Soal UU Ciptakerja di Depan Mendagri

“Untuk itu, saya mendesak kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Utara untuk tidak lagi menunda-nunda menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh sejumlah nelayan di Aceh Utara karena ini adalah masyarakat kita yang harus dilindungi”, tegasnya.

Diberitakan waspada.com, ribuan Nelayan tradisional mengaku resah dengan kehadiran kapal trawl di perairan Aceh Utara. Pukat trawl yang mereka gunakan telah mematikan bibit ikan dan merusak biota laut.

Para nelayan tradisional melalui panglima laot masing-masing meminta kepada Pemerintah Aceh Utara dalam hal ini melalui Kepala Dinas Perikanan untuk segera mengatasi persoalan ini.

Oleh karena itu, sebut Hamdani, Pemerintah Aceh Utara harus bahu membahu bersama dengan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas menghalau bila perlu menangkap seluruh kapal trawl yang beroperasi di perairan Wilayah Pase.

Berita sebelumyaCara Menghilangkan Migrain Tanpa Obat Terbukti Ampuh
Berita berikutnyaKomunitas Pemuda di Gampong Lancok-lancok Sambangi Panwaslih Bireuen