Panwaslih Aceh Gelar Seminar
Foto: acehkita.com

ACEHINSIDE.ID – Panwaslih Aceh mengelar Seminar Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan dengan menghadirkan para pakar pemilu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk penguatan lembaga Pengawas Pemilu atau Pemilihan dalam penegakan hukum di Aceh.

Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Faizah menyebutkan, Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/kota telah menangani sejumlah dugaan pelanggaran Pemilu dan aduan sengketa proses Pemilu tahun 2019. Penanganan pelanggaran merupakan upaya utama dalam menegakkan keadilan Pemilu.

Baca juga: Larang Mantan Koruptor, Perludem Sarankan Revisi UU Pilkada

“Bawaslu memiliki motto awasi, cegah, tindak, sehingga upaya penindakan merupakan upaya terakhir setelah dilakukannya pencegahan,” sebut Faizah dalam seminar yang digelar di Banda Aceh, Senin (28/9) sebagaimana dikutip dari acehkita.com.

Proses revisi Undang-Undang Pemilu tentang peradilan yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, Faizah berharap para pengamat Pemilu dapat berperan aktif mengawal RUU tersebut.

“Kami berharap peserta yang berhadir pada hari ini selalu meng-update dan memberi masukan-masukan yang baik terhadap revisi undang-undang Pemilu sehingga lahirnya lembaga penyelenggaraan Pemilu yang ideal,” ujarnya.

Sementara itu, Fahrul Rizha Yusuf, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslih Aceh menambahkan seminar penegakan hukum pemilu-pemilihan yang diselenggarakan Panwaslih Aceh dengan pihak yang selama ini aktif terlibat dalam kepemiluan sebagai bentuk nyata untuk penguatan kelembagaan pengawas pemilu-pemilihan dalam mengoptimalkan kerja-kerja penegakan hukum pemilu di Propinsi Aceh dimasa mendatang.

Menurutnya, kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu /Panwaslih dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, agar terus diperkuat.

“Seminar dengan para akademisi, pakar pemilu dan pemerhati pemilu menjadi rangkaian untuk memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang pemilu yang sedang dibahas, supaya proses penegakan hukum pemilu terus diperkuat dalam RUU tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, dengan kewenangan yang sudah diberikan dalam UU sebelumnya, sejumlah proses untuk memberikan keadilan pemilu kepada peserta pemilu dan masyarakat telah dapat diupayakan. Sedikitnya 388 dugaan pelanggaran Pemilu, ditangani Panwaslih Aceh dalam kurun waktu tahapan Pileg/Pilpres 2019 lalu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 191 berasal dari laporan masyarakat sementara 197 lainnya adalah temuan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota. Sebanyak 149 dugaan pelanggaran Pemilu yang diregistrasi untuk ditindak lanjutu sesuai dengan ketentuan, sedangkan 239 dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Baca juga: Pemerintah Aceh Luncurkan Program Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

“Kebanyakan dari kasus yang tidak dapat diregistrasi karena laporan sudah melebihi tenggang waktu (kadaluarsa) dan tidak memenuhi saksi dan bukti,” ujar Fahrul.

Para pakar yang mengisi seminar tersebut masing-masing Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung; Dosen Universitas Andalas Padang, Khairul Fahmi; Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya; Dosen Universitas Teuku Umar, Afrizal Tjoetra; serta Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Fahrul Rizha Yusuf dan Marini.

Sementara pesertanya berasal dari unsur akademisi, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), jurnalis serta alumni sekolah kader pengawas Partisipatif (SKPP Daring 2020).