Ombudsman Aceh Terima 140 Laporan Sepanjang 2020
Kantor Ombudsman Aceh

ACEHINSIDE.ID – Ombudsman Aceh menyatakan telah menerima 140 laporan maladministrasi terkait pelayanan publik dari masyarakat tahun ini. “Kami sudah menerima 140 laporan masyarakat sejak Januari hingga minggu ketiga Juni 2020,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin sebagaimana dikutip dari antaranews.com.

Taqwaddin menyebutkan substansi laporan bermacam-macam. Ada laporan terkait kepegawaian, pelayanan publik aparatur desa, masalah pertanahan, serta lainnya. Dari 140 laporan tersebut, yang terbanyak kepegawaian mencapai 29 persen. Kemudian, pelayanan publik pemerintahan desa sebesar 13 persen, serta masalah pertanahan 10 persen.

Sedangkan pemerintah daerah di Aceh terbanyak dilaporkan yakni Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar 31 persen. Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 23 persen dan Pemerintah Kota Lhokseumawe mencapai tujuh persen.

Baca juga: Pesta Perkawinan di Aceh Belum Dibolehkan, Ini Alasannya

“Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terbanyak dilaporkan karena faktor kemudahan akses ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Serta informasi dan pengetahuan masyarakat terkait pelaporan maladministrasi,” kata Taqwaddin.

Taqwaddin menyebutkan metode penyampaian laporan terbanyak dengan cara mendatang langsung Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Aceh Besar dengan persentase 66 persen. Sedangkan melalui surat 14 persen dan surat elektronik hanya 11 persen.

“Tingkat penyelesaian laporan tersebut mencapai 72 persen melalui mekanisme klarifikasi, investigasi, dan mediasi. Kami berharap dari penyelesaian laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik penyelenggara pemerintahan,” kata Taqwaddin.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banda Aceh akan mencabut identitas kependudukan (KTP) dan juga tidak akan memberikan akses layanan publik bagi warganya yang tidak memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

“Pertama diberi peringatan, kalau masih membandel sanksinya kita cabut KTP. Ia juga tidak akan bisa mendapat pelayanan publik di Banda Aceh,” kata Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, sebagaimana dikutip dari kumparan.com.

Aminullah mengatakan, maraknya penularan kasus COVID-19 sejak dua pekan terakhir membuat pemkot kembali menggencarkan razia masker mulai dari perbatasan hingga ke pusat kota.

Cara Mencegah Jerawat karena Sering Memakai Masker

Menurut Aminullah, dampak dari virus corona tidak boleh dianggap remeh. Sebab, penularan virus ini semakin berbahaya dan mengkhawatirkan. “Situasi COVID-19 semakin parah. Info terakhir bertambah dua lagi yang positif sehingga total di Aceh sudah ada 79 kasus. Kita tidak boleh main-main lagi, ini semua demi keselamatan kita semua,” ungkap Aminullah.

Selain itu, nantinya setiap pekan lokasi objek wisata pantai Ulee Lheue, bakal digelar razia masker oleh petugas Satpol PP/WH bersama TNI dan Polri. Mereka akan memeriksa setiap pengunjung baik yang menggunakan sepeda, motor, maupun mobil.

Bagi pengunjung atau warga yang tidak menggunakan masker, maka dilarang masuk ke objek wisata pantai favorit di Banda Aceh tersebut. Razia tiap pekan ini akan berlangsung digelar sejak pukul 15.00 WIB hingga selesai.

“Kita wajibkan pakai masker bagi yang mau masuk ke Ulee Lheue. Tidak ada kecuali, siapa saja yang tak bermasker tak boleh masuk,” ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini Kota Banda Aceh menempati urutan kedua jumlah kasus positif tertinggi di Aceh yaitu sebanyak 17 orang. Sementara posisi pertama adalah Aceh Besar dengan jumlah 21 kasus.