Kredit Usaha Rakyat
Ilustrasi

ACEHINSIDE.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan sosialisasi kredit usaha rakyat (KUR) kepada pemangku kepentingan di Aceh, khususnya yang bergerak di bidang pertanian. Dalam sosialisasi ini, Aceh mendapat alokasi KUR sebesar Rp3 triliun.

Sebagaimana diberitakan Medcom.id, serangkaian sosialisasi ini dilakukan Kementan dengan pihak Bank Syariah Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan beberapa koperasi serta perusahaan yang diadakan pada Senin, 8 Februari 2021.

Baca juga: EF Adults Kursus Bahasa Inggris Profesional dan Bermutu

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, terobosan itu diimplementasikan tidak hanya dengan penyaluran bantuan fisik atau input produksi, dan pendampingan. Fasilitas dana KUR juga membantu permodalan dan kemajuan pertanian.

“KUR ini salah satu kekuatan di bidang pertanian. Sesuai permintaan Presiden Jokowi. Negara benar-benar hadir memfasilitasi menumbuhkan kekuatan stok pangan nasional dilakukan secara merata di seluruh daerah,” ujar Syahrul, dikutip keterangan tertulis, Selasa 9 Februari 2021.

Mentan mengajak para petani dan pimpinan daerah untuk memanfaatkan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) demi meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

“Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka tidak perlu lagi petani ngambil pinjaman dari mana-mana yang bunganya besar-besar. Tentu saja, semua penerima KUR masuk dalam kelompok-kelompok tani yang dikendalikan bersama-sama,” ujar Syahrul.

KUR untuk sektor pertanian dialokasikan mencapai Rp70 triliun. Dana ini bisa dimanfaatkan para petani di seluruh Indonesia. Dalam jangka pendek, penyaluran KUR juga diharapkan dapat menangkal dampak pandemi covid-19.

“Sektor pertanian tidak boleh goyah akibat covid-19. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini juga sebagai upaya agar dampaknya tidak sampai memukul perekonomian petani,” kata Syahrul.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, penyerapan KUR pertanian masih didominasi sektor hulu. Kementan akan mendorong juga pemanfaatan KUR di sektor hilir. Seperti untuk pembelian alat pertanian.

“Sektor hulu selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian alat,” ujar Sarwo Edhy.

Realisasi serapan KUR 2020 tersebar di sejumlah Provinsi. Serapan tertinggi terdapat di Jawa Timur, sebesar Rp114 triliun. Disusul Jawa Tengah Rp8,2 triliun, Sulawesi Selatan Rp4 triliun, Jawa Barat Rp3,2 triliun, dan Lampung Rp2,8 triliun.

“Kami akan tingkatkan serapan di Provinsi yang lainnya. Karena belum semua petani tau proses mengakses KUR ini,” kata Sarwo Edhy.

Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Indah Megahwati menambahkan, dari jumlah tersebut, Aceh mendapat alokasi dana sebesar Rp3 triliun. Sebesar Rp2 triliun dipergunakan untuk pengembangan tanaman pangan hortikultura dan peternakan. Sementara Rp1 triliun lagi untuk KUR alat dan mekanisme pertanian.

Baca juga: Travel Umrah di Aceh, Hanya 38 yang Memiliki Izin Resmi

“Dalam waktu dekat Kementan akan mengeluarkan Permentan KUR 2021 yang merincikan secara teknis sistem pencairan KUR ini,” kata Indah.

Indah mengatakan, salah satu model yang akan diterapkan adalah adanya lembaga off taker yang menjembatani proses antara perbankkan dan petani. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi seluruh proses pencairan KUR Pertanian di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman menyambut baik program ini. Dia berharap ada margin subsidi dari pemerintah dari proses selama ini secara konvensional menuju syariah.

Dalam sosialisasi di Bank Aceh Syariah berhasil dilakukan perjanjian awal (MoU) antara pihak BAS dengan calon off taker, yakni Koperasi Produsen Maju Jaya Beusare, Aceh Agro Creatif Coops, dan PT Mitra Agro Kreatif.

“MoU ini ikut ditandatangani oleh Ibu Direktur Indah Megahwati. Kami berharap dana ini bisa segera dicairkan agar bisa segera dipergunakan untuk pengembangan pertanian di Aceh,” ujarnya.