Lembaga Antikorupsi di Dunia
Ilustrasi

ACEHINSIDE.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dikutip dari laman resminya, KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Dalam penjelasan disebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Baca juga: Gratifikasi Capai Rp 11,9 Miliar di Kuartal Pertama 2020

Selain KPK di Indonesia, terdapat sejumlah lembaga anti korupsi di dunia yang tugasnya hampir sama dengan tugas lembaga anti rasuah di negara kita, yakni memberantas korupsi. Berikut 7 lembaga anti korupsi di dunia yang dikutip dari berbagai sumber.

7 Lembaga Anti Korupsi di Dunia

ICAC Hong Kong

ICAC sendiri kependekan dari Independent Commision Againts Corruption. Lembaga anti korupsi Hong Kong ini, sudah berdiri sejak 1974, dengan tujuan untuk memberantas korupsi pada kala itu. Sejak saat itu, sektor pembangunan pada 1960-an hingga 1970-an, mengalami perkembangan pesat.

Jauh sebelum ICAC Hong Kong dibentuk, masyarakat Hong Kong memiliki stigma bahwa untuk bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan baik, maka mereka harus memberikan uang ke oknum aparat pemerintah. Sehingga, memunculkan praktik suap dan korupsi, yang semakin berkembang di Hong Kong.

Selain suap dan korupsi, ada pula perjudian, prostitusi, dan bandar narkoba, yang malah membuat praktik korupsi makin merajalela. Untuk memberantas masalah tersebut dibentuklah ICAC Hong Kong. Adapun strategi dari ICAC ini adalah pencegahan, penindakan, dan pendidikan.

CPIB Singapura

Berikutnya adalah Corrupt Practices Investigation Bureau atau lebih dikenal CPIB di Singapura.

Untuk diketaahui, pada masa penjajahan Inggris, Singapura sudah mempunyai strategi untuk mengurangi praktik korupsi di negerinya. Bahkan, mereka juga sudah menangkap orang-orang yang terlibat korupsi. Hingga 1952, kasus korupsi ditangani oleh satuan yang berada di Kepolisian Singapura dengan nama “Unit Anti Korupsi”.

Namun, unit ini tak bisa bekerja maksimal dan kinerjanya dinilai kurang berhasil. CPIB lahir untuk mengemban tugas tersebut. Tugasnya tak langsung berhasil, mereka harus dihadapkan pada korupsi yang lebih besar dan masif pada 1960-an.

Akhirnya, CPIB membuat undang-undang untuk menambah kewenangan investigasinya dan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi. Undang-undang ini juga mengalami perubahan berkali-kali menyesuaikan perkembangan. Tak hanya kepentingan negara, CPIB juga tercatat bisa menyelidiki pihak swasta.

NCCC Thailand

Sebelum National Counter Corruption Commission atau NCCC dibentuk, lembaga anti korupsi di dunia, yang berasal dari Thailand ini bernama Office of the Commision of Counter Corruption. Pasalnya, kasus korupsi di Thailand pada 1970-an, masih diberantas oleh pihak kepolisian.

Namun, praktik korupsi di negara tersebut semakin merajalela, hingga pihak kepolisian tidak bisa mengendalikannya secara maksimal. Kemudian pada akhirnya Thailand membentuk lembaga antikorupsi, bernama Office of the Commission of Counter Corruption. Namun, kehadirannya, dinilai belum bekerja secara maksimal.

Sehingga, dibentuklah NCCC pada 1999, yang terdiri dari 90 orang anggota, yang berpedoman pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pendekatan dan penindakan kasus korupsi oleh NCCC dilakukan di berbagai wilayah. Bahkan, NCCC juga memiliki kebebasan wewenang dalam menindak dan memecat pejabat maupun politisi.

Bianco Madagaskar

Bianco atau Biro Independen Anti-Korupsi diresmikan pada Juli 2004 di Madagaskar. Bianco terbentuk berdasarkan dekrit pembentukan lembaga tinggi, pemberantasan korupsi.

Dalam menjalankan misinya, lembaga ini mendapatkan apresiasi penuh dari Amerika Serikat. Tak hanya fokus pada tindak korupsi saja, Bianco juga melakukan pendekatan yang lebih tegas.

Pada 2005, lembaga ini fokus untuk melakukan pembenahan di sektor yudikatif (peradilan dan kepolisian), keuangan (pajak, bea cukai tanah dan perdagangan), dan sektor sosial.

ACC Zambia

ACC Zambia, masuk sebagai salah satu lembaga anti dengan tujuan memberantas korupsi di negaranya. Namun, minimnya dana dari pemerintah, membuatnya tidak berjalan maksimal. Hal tersebut juga dikarenakan pemerintah Zambia pada zaman Presiden Frederick Chiliba, dinilai tak mendukung lembaga tersebut.

Sehingga, praktik korupsi di Zambia, terus merajalela dan terus berkembang. ACC Zambia atau Anti Corruption Commision, sendiri dibentuk pada 1982. Lembaga ini menangani kasus korupsi, yang bertugas dalam penyelidikan, pencegahan, hingga pendidikan anti-korupsi.

Namun, kenyataannya, tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Hal tersebut akibat lemahnya koordinasi dengan pemerintah. Sehingga, lembaga ini sulit berkembang.

KACC Kenya

Sebelum menjadi KACC, lembaga ini bernama KACA. Pasalnya, Kenya juga termasuk salah satu negara yang memiliki koruptor, yang merugikan negaranya yani pada era 2002. Pada 1987, Kenya membentuk lembaga anti korupsi bernama KACA atau Kenya Anti-Corruption Authority, namun lembaga tersebut tidak berbuat banyak.

Lalu, pada 2002 terpilihlah Mwai Kibaki sebagai presiden Kenya, dan mulai membentuk dan mengubah KACA menjadi lebih baik. Namun, pada akhirnya KACA diubah menjadi Kenya Anti Corruption Commission (KACC). Di lembaga yang baru, penangan korupsi di Kenya menjadi lebih baik.

Bahkan, pemerintah Jerman dan Amerika Serikat, juga memberikan bantuan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Kenya.

PCB Tanzania

Lembaga yang terakhir adalah PCB Tanzania. Lembaga yang memiliki kepanjangan nama prevention and Combating of Corruption Bureauini ini, sudah berdiri sejak 1991.

Namun, sama seperti lembaga anti korupsi lainnya, di awal pembentukan lembaga, keberadaan lembaga ini, kurang didukung, sehingga menjadi kurang maksimal. Hingga pada akhirnya, pada 1995 Presiden Benjamin Mkapa terpilih, dan mulai mengubah sistem lembaga tersebut.

Presiden Benjamin, membenahi reformasi hukum, hingga penerapan strategi nasional anti-korupsi. Adapun lembaga ini memiliki wewenang dari lembaga anti korupsi, untuk melayani empat institusi. Empat institusi tersebut diantaranya adalah kepolisian, peradilan, pajak, dan badan pertahanan.