Loading...

ACEHINSIDE.ID – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan revisi Undang-undang Pilkada untuk melarang pencalonan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor di Pilkada Serentak 2020.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, tidak mempermasalahkan KPU tidak mencantumkan larangan tersebut dalam draf PKPU pencalonan Pilkada 2020 yang diuji publik pada Rabu (2/10) lalu.

Menurut Titi, jika larangan tersebut diatur dalam undang-undang, maka landasan hukum akan menjadi lebih kuat.

Sebagai informasi, KPU telah merilis draf PKPU pencalonan untuk Pilkada Serentak 2020.

Dalam draf itu, tak ada larangan pencalonan terpidana kasus korupsi atau mantan koruptor. Padahal para pimpinan KPU sudah mewacanakan hal itu sebelumnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here