Kartu Prakerja Gelombang 4 Diminta Stop oleh KPK
Ilustrasi

ACEHINSIDE.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan program Kartu Prakerja gelombang 4 dihentikan sementara sampai evaluasi dari gelombang sebelumnya selesai dilakukan dan dilakukan perbaikan untuk kelanjutan program.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di gedung KPK yang dilakukan pada 18/6/2020 sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia.com. Untuk diketahui, pendaftaran kartu ini telah dihentikan pemerintah Indonesia sejak pertengahan Mei 2020.

Diketahui, hingga saat ini pendaftaran gelombang 4 belum juga dibuka. Pasalnya, saat ini Komite Kartu Prakerja masih melakukan evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan program tersebut.

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Sampai 34 Gelombang

Berdasarkan pemaparan KPK, ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan KPK untuk meminta program Kartu Prakerja gelombang 4 dihentikan sementara.

Pertama, proses pendaftaran. KPK menemukan penyelenggara program Kartu Prakerja belum mengoptimalisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi peserta.

“Peserta terdaftar dalam data whitelist kementerian atau lembaga belum terdaftar pada laman program Kartu Prakerja,” ujar KPK.

Kedua, platform digital sebagai mitra kerja dalam program. KPK menemukan adanya kekosongan hukum untuk pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan DIPA BA-BUN padahal Perpres 16/2018 hanya untuk PBJ yang menggunakan DIPA K/L.

KPK juga melihat adanya potensi masalah pada penunjukan platform digital yang tidak dilakukan oleh penyelenggaraan dan konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan.

Diketahui ke-8 Platform Digital itu ialah, Tokopedia, Bukalapak, Skill academy (Ruangguru), MauBelajarApa.com, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan).

Penunjukan Ruangguru sebagai salah satu dari 8 platform digital mitra kartu prakerja pun sempat menuai polemik. Pasalnya, Adamas Belva Syah Devara yang saat itu merupakan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi masih menjabat sebagai CEO Ruangguru.

Ketiga, konten. KPK menemukan banyak konten pelatihan untuk program ini yang tidak layak. Beberapa konten juga tersedia secara gratis di YouTube dan konten pelatihan tidak melibatkan ahli.

Baca juga: Tingkatkan Skill Melalui Pelatihan Barista dan Usaha Warung Kopi

Keempat, tataran pelaksanaan. KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara.