Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin

ACEHINSIDE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengingatkan hak istimewa Aceh terkait penyusunan aturan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja.

Mengutip cnnindonesia.com, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin berharap aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperhatikan aturan yang berlaku di Aceh.

Baca juga: Jumlah Pengangguran di Aceh 2020 Naik 0,42 Persen

“Kami mengharapkan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang tersebut agar dapat mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh,” kata dia, dalam Sidang Paripurna DPRA, Kamis (5/11).

Dalam sidang yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, Dahlan menjelaskan DPRA wajib dilibatkan dalam setiap kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pemerintahan Aceh. Hal itu merujuk pada pasal 8 UU Pemerintahan Aceh.

Bahwa, DPRA wajib dilibatkan dalam konsultasi dan pertimbangan terkait rencana persetujuan internasional, rencana pembentukan undang-undang oleh DPR, atau kebijakan administratif pemerintah pusat yang berdampak pada pemerintahan Aceh.

“Berangkat dari hal tersebut, kami sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk mengikutsertakan kami dalam proses perumusan legal policy tersebut,” ujar politikus Partai Aceh itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangi Undang-undang tersebut. Undang-undang itu diteken saat gelombang penolakan masyarakat masih berlangsung.

Penolakan datang dari berbagai daerah, termasuk Aceh. Aliansi Buruh Aceh menolak omnibus law itu karena akan merugikan buruh Aceh.

Mereka bersikukuh akan tetap berpedoman pada qanun (perda) ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2014 di Aceh. Aturan itu dinilai sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Jika Pemerintah Aceh punya keinginan yang kuat untuk melindungi pekerja di Aceh, UU 11 tahun 2006 memberikan jalan dan qanun sebagai petunjuk tekhnis yang bisa kita jalankan soal ketenagakerjaan di Aceh,” ujar Sekretaris Aliansi Buruh Aceh Habibie Insuen.

Dikutip dari wikipedia, Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law