DPM Unsam Langsa Selenggarakan Seminar
Loading...

ACEHINSIDE.ID – Presiden Jokowi didesak mengeluarkan Perppu untuk menganulir UU KPK hasil revisi yang telah disepakati oleh DPR RI beberapa waktu lalu. UU KPK yang telah disepakati DPR RI dapat memangkas kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Demikian poin-poin yang mencuat dalam seminar nasional tentang polemik RUU KUHP dan UU KPK yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Samudera (Unsam) Langsa di Aula Cakra Donya, Selasa (9/10).

Kegiatan yang menghadirkan narasumber Dr. Mahmud Mulyadi, SH, MHum, pakar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Wilsa, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Unsam dan Baihaqi aktivis Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dibuka oleh Bukhari, S.Pd MPd, Wakil Rektor III Unsam.

Amiruddin, Ketua DPM Unsam Langsa dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian untuk memberikan beberapa pengetahuan khususnya kepada mahasiswa terkait beberapa rancangan regulasi dan juga UU KPK yang telah disepakti oleh DPR RI.

“Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh DPM Unsam agar mahasiswa mengetahui dan mengikuti isu kekinian yang sedang terjadi,” sebut Amiruddin.

Ketua DPM Unsam juga menegaskan bahwa DPM Unsam Langsa sendiri menolak upaya pelemahan terhadap KPK.

Lebih lanjut Amiruddin menambahkan, ditetapkannya UU KPK hasil revisi oleh DPR RI membuat oknum-oknum dapat melakukan korupsi berjamaah.

“Hal ini justru dapat membuat masyarakat rugi dan menambah beban negara,” sambungnya.

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, MHum selaku narasumber dalam paparanya menyampaikan, revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI adalah upaya yang dilakukan untuk memperlemah KPK dalam hal penindakan kasus korupsi.

“UU hasil revisi ini hanya memberi wewenang untuk melakukan pencegahan korupsi saja tanpa diperkuat dengan upaya penindakan,” sebut pakar hukum pidana ini.

Disisi lain, Dr. Mahmud Mulyadi juga mempertanyakan siapa yang akan mengawasi dewan pengawas nantinya. “Apa harus dibentuk pengawas untuk mengawasi dewan pengawas lagi??,” tanyanya.

Sementara itu, Baihaqi, aktivis MaTA menyebutkan UU KPK yang baru ini merupakan aturan untuk membuat “nyaman” koruptor. Beberapa poin sebelumnya yang menjadi kekuatan KPK justru dipangkas habis melalui UU KPK hasil revisi.

Menurut Baihaqi beberapa poin krusial misalnya keberadaan dewan pengawas yang memiliki kewenangan luar biasa dibandingkan komisioner KPK itu sendiri.

“KPK juga tidak lagi menjadi lembaga yang independen dan bahkan tidak ada lagi penyelidik dan penyidik independen,” sebutnya.

Baihaqi menambahkan, ini adalah malapetaka pemberantasan korupsi yang harus dilawan.

“Oleh karena itu, penerbitan Perppu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Presiden untuk mengembalikan kewenangan KPK,” pungkasnya

Sementara itu, Dr. Wilsa, SH, MH lebih banyak mengupas tentang pasal-pasal ngawur dalam RUU KUHP. Salah satu misalnya pasal pemerkosaan, kontrasepsi dan gelandangan, dan banyak poin-poin lain.

Kegiatan seminar ini melibatkan ratusan mahasiswa dari perwakilan seluruh kampus di Kota Langsa, organisasi mahasiswa eksternal dan juga dihadiri oleh Ketua DPRK Langsa sementara dan perwakilan dari Pemko Langsa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here