BLT UMKM 2021
Ilustrasi

ACEHINSIDE.ID – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan tahun ini pemerintah akan melanjutkan program Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau yang lebih familiar dengan sebutan BLT UMKM 2021.

Askolani menjelaskan tahun ini nilai BLT yang diberikan kepada UMKM sebesar Rp 1,2 juta. Diketahui nilai tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,4 juta.

Baca juga: Cara Daftar UMKM secara Online 2021, Mudah dan Gratis

“Untuk tahun 2021 ini sebesar Rp 1,2 juta. Sebelumnya di 2021 belum ada rencana tersebut, ini baru diputuskan pemerintah untuk dapat tambahan program di 2021 bagi UMKM,” jelas Askolani kepada cnbcindonesia.com, Selasa (2/3/2021).

Adapun, jumlah penerima untuk tahap awal hanya diberikan kepada 9,8 juta UMKM dan masih bisa bertambah. Dalam berjalannya program, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dalam beberapa bulan ke depan.

“Target awal sekitar 9,8 juta sebagai tahap awal. Nanti perkembangan berikut akan dievaluasi lagi oleh pemerintah di bulan-bulan berikutnya,” kata Askolani melanjutkan.

Baca juga: Pinjaman Online Terpercaya Langsung Cair dan Mudah

Untuk diketahui, BLT UMKM 2021 atau Banpres Produktif atau Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM) merupakan bantuan yang diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Sebagai informasi, untuk mendapatkan bantuan ini, berikut beberapa persyaratannya:

  • WNI
  • Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Memiliki usaha mikro
  • Bukan Pegawai Negeri Sipil atau PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD
  • Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
  • Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili atau alamat usaha berbeda bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU.

Baca juga: Cara Kredit HP di Akulaku tanpa DP Mudah dan Cepat, Simak Triknya

Cara Daftar BLT UMKM
Agar bisa mendapat BLT UMKM, calon penerima bantuan harus diusulkan oleh lembaga pengusul yang terdiri dari:

  • Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM
  • Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
  • Kementerian/Lembaga
  • Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).