Belanja Online Naik 400 Persen Selama Pandemi Covid-19
Ilustrasi

ACEHINSIDE.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat aktivitas belanja online meningkat sampai 400 persen selama pandemi Covid-19. Tak hanya itu, Kemenkominfo juga mencatat adanya peningkatan penggunaan data di wilayah pemukiman.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Ahmad M Ramli dalam rapat bersama Panja Pemulihan Pariwisata di Komisi X DPR, Selasa (7/7) sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

“Di era pandemi dan memasuki new normal ini, telekomunikasi menjadi oksigen bagi kita semua, bahkan kami boleh sampaikan bahwa belanja online saat pandemi ini naik 400 persen,” ujarnya.

Baca juga: Pelatihan Barista dan Usaha Warung Kopi Terbaik 2020

Kemenkominfo juga mencatat adanya peningkatan penggunaan data di wilayah pemukiman. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat di rumah dengan adanya kebijakan work from home.

“Peningkatan penggunaan data di wilayah pemukiman sebesar 10-20 persen. Jadi yang awalnya berpusat di perkantoran dan perguruan tinggi, sekarang pindah ke pemukiman,” terang Ahmad.

Ahmad menuturkan, pemerintah terus meningkatkan cakupan sinyal seluler ke seluruh desa dan kelurahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat pandemi. Hingga saat ini, Kemenkominfo telah menyediakan infrastruktur jaringan 2G yang mencakup 76.428 desa dan kelurahan.

Selain itu, ada pula 67 ribu desa dan kelurahan yang ter-cover jaringan 3G dan 70 ribu desa dan kelurahan sudah dapat mengakses sinyal 4G.

“Jadi kalau boleh saya ringkas, dari total 83.218 desa dan kelurahan, itu ada di 3T, ya, tertinggal, terdepan dan terluar sekitar dua puluh ribu desa dan kelurahan. Kemudian yang non 3T, serta sekitar 62.877 di daerah non-3T,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Ahmad, daerah yang belum tercakup jaringan 4G di 3T adalah 9.113 desa dan kelurahan. Kemudian wilayah non-3T yang belum tercover 4G adalah sekitar 3.436 desa dan kelurahan.

Karena itu, tahun ini Kominfo sudah mengajukan anggaran tambahan untuk memenuhi desa yang belum tercover jaringan 4G. “Kalau misalnya dia di non 3T kita dorong jadi kewajiban operator. Tetapi yang 3T biasanya akan dilakukan dengan universal service obligation,” tandasnya.