Bangun Lokasi Wisata Kuliner
Foto: antaranews.com

ACEHINSIDE.ID – Pembangunan lokasi wisata kuliner dan perdagangan jasa lainnya di bekas lokasi pasar Peunayong, Banda Aceh, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga sekitar Rp60 miliar.

“Kita prediksi kebutuhan anggaran pembangunan wisata kuliner dan perdagangan jasa ini sekitar Rp55 miliar sampai Rp60 miliar,” kata Kepala Dinas PUPR Banda Aceh Jalaluddin, di Banda Aceh dikutip dari antaranews.com, Kamis, 27 Mei 2021.

Baca juga: Aceh Catat Kasus Covid-19 Harian Tertinggi Selama Pandemi

Jalaluddin mengatakan di kawasan Peunayong tersebut terdapat tiga titik tempat penjualan yakni pasar ikan, Kartini dan lapangan SMEP, memiliki lahan sekitar 11,7 hektare (Ha). Seluruh area itu akan dibangun lokasi wisata kuliner, perdagangan jasa hingga tempat bermain anak.

“Lahan pembangunannya di pasar lapangan SMEP seluas delapan ribu meter, pasar ikan 2,7 ribu meter, dan pasar sayur Kartini sekitar 1.000 meter,” ujarnya.

Jalaluddin menyampaikan untuk konsep rencana pembangunan tersebut sudah difinalisasi serta diusulkan tahun ini agar kemudian dapat direalisasi pada mata anggaran 2022.

“Wacana ini sudah kita usulkan tahun ini dan akan dilaksanakan 2022, kita persiapkan terus termasuk membahas masalah tata ruangnya,” kata Jalaluddin.

Ia menuturkan kebutuhan anggaran Rp60 miliar sudah diusulkan dalam APBK Banda Aceh. Namun, karena terlalu besar, ia berharap dapat dibantu oleh keuangan provinsi melalui dana otonomi khusus (Otsus) atau dengan bantuan APBN lewat Kementerian PUPR.

“Kita lihat peluang, kita harap bisa dibantu provinsi, karena lokasi ini berada di ibu kota Aceh, serta merupakan tempat sentral bisnis di Banda Aceh,” kata Jalaluddin.

Baca juga: Tanaman Ini Dipercaya Bisa ‘Datangkan’ Uang dan Keberuntungan

Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh telah merelokasi sekitar 738 pedagang dari pasar Peunayong ke pasar Al Mahirah Lamdingin kota setempat. Perpindahan pedagang tersebut dilakukan karena adanya rencana penataan ulang lokasi itu menjadi pusat wisata kuliner dan perdagangan jasa lainnya.